STRUKTUR KETATANEGARAAN

Jakarta, 12 Oktober 2011

STRUKTUR KETATANEGARAAN

Sebelum Perubahan UUD 1945

DPA à Memberi saran dan tidak mengikat

MA à Memutuskan perkara

RUU

      Membuat legislasi

      Menyusun anggaran APBN

      Mengawasi jalannya pembangunan

STRUKTUR KETATANEGARAAN

Setelah Perubahan UUD 1945

MK à Mengadili pada tingkat 1 dan terahir (final)

KY à Mengusulkan hakim agung

Yang di uji :

      Menguji UU terhadap UUD’45

      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

      Memutus pembubaran partai politik

      Memutus perselisihan hasil pemilu

      Wajib memberi putusan preseiden/wakilnitu salah à bila dalam pelaksanaan ketatanegarann melanggar peraturan negara

DPD

      Pembentukan RUU

      Pembentukan/pemekaran otonomi daerah

      Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi

      Perimbangan pusat dan daerah

      Pertimbangan dalam pajak, pendidikan dan agama

Rumusan OTODA

Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Otoda

BUMDS (Badan Usaha Milik Desa)

~        Lurah à Komisaris

                                                Jabatan

~        Manager à Direktur

3 hal dalam negara maju         : Pengangguran Zero Grouth

                                                : Pendapatan tinggi

                                                : Pendapatan rata